Menyikapi Kenaikan Harga BBM (Tulisan 7)

BBM merupakan kebutuhan dasar di Negara ini, karena merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian Negara. Rakyat juga sangat bergantung pada BBM untuk melakukan semua aktifitas mereka. Lantas apa yang akan terjadi jika harga BBM dinaikkan? Banyak yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukanlah kenaikan harga BBM yang ditakutkan rakyat, melainkan efek domino yang dihasilkan dari kenaikan harga BBM tersebut. Dengan kenaikan harga BBM, maka harga-harga kebutuhan pokok yang lain juga akan naik seiring dengan naiknya biaya transportasi. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM menjadi hal yang sangat sensitif bagi rakyat Indonesia.

Kenaikan harga BBM dapat dikatakan merupakan sebuah masalah klasik di Negara ini. Pada akhir Maret yang lalu, Pemerintah mengeluarkan sebuah wacana untuk menaikkan harga BBM untuk menyeimbangkan APBN 2012. Sontak saja hal itu memicu reaksi yang keras dari rakyat Indonesia, berbagai macam demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Namun aksi demonstrasi kala itu cenderung mengarah ke tindakan anarkis seperti bentrokan dengan para petugas kepolisian, pembakaran mobil, merusak fasilitas umum, bahkan ada yang sampai menimbulkan korban jiwa. Demonstrasi memang merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atas kebijakan pemerintah, namun demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang baik juga.

Berdasarkan pengalaman tersebut, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan yang berpotensi memancing reaksi yang keras dari rakyat seperti rencana menaikkan harga BBM. Pemerintah harus memberikan penjelasan latar belakang dibalik rencana menaikkan harga BBM. Selain itu pemerintah juga harus menyertakan beberapa solusi alternatif untuk rakyat jika harga BBM benar-benar dinaikkan seperti menahan kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi. Sementara itu, rakyat juga diharapkan dapat lebih dewasa dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tidak melakukan tindak anarkis yang akan merugikan Negara.