Etnosentrisme Politik Lokal

Etnosentrisme Politik Lokal

Masalah integrasi nasional masih menjadi hal serius bagi bangsa Indonesia. Bangkitnya semangat primordialisme kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan dalam dua dasawarsa terakhir,oleh banyak kalangan, dinilai sebagai pertanda memudarnya semangat kebangsaan,sesuatu yang amat vital bagi tegaknya Indonesia sebagai negara bangsa (nation state).

Kenyataan ini memang dapat mengganggu proses rekonstruksi bangsa, terutama bila solidaritas nasional yang telah terbangun selama ini tereliminasi oleh semangat etnonasionalisme yang berbasis pada ikatan primordial lama, yakni kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan. Munculnya ketegangan sosial di beberapa daerah yang didasari sentimen keagamaan dan kesukuan, kuatnya penonjolan simbol-simbol primordial dalam pertarungan politik, baik pada tataran nasional maupun lokal, bisa jadi indikator kenyataan tersebut.Gejala ini tampak semakin vulgar di era reformasi seiring dengan berlakunya otonomi daerah.

Munculnya egoisme kedaerahan ini karena adanya perasaan mampu membiayai pembangunan demi kemajuan masyarakat sendiri dan perlawanan terhadap kepemimpinan daerah yang selama Orba dikuasai oleh pendatang, realitas yang merupakan akibat dari pemilihan (semu) kepala daerah yang harus selalu mendapat restu pemerintah pusat.Keadaan ini langsung maupun tidak langsung mendorong penonjolan simbol-simbol identitas kelompok yang dibangun atas dasar etnik maupun agama yang kian tampak, terutama dalam proses pemilihan kepala daerah.

Etnosentrisme pada dasarnya merupakan wujud etnonasionalisme, yakni perasaan senasib yang timbul dalam satu komunitas etnik atau paham kebangsaan yang berbasis pada sentimen etnik. Semangat etnosentrisme ingin diwujudkan menjadi suatu entitas politik yang bernama “negara-bangsa”. Ada upaya homogenisasi pengertian bangsa dalam hal ini, yaitu pengertian bangsa yang lebih diperkecil pada ikatan perasaan sesuku yang ditandai dengan kesamaan budaya,bahasa atau kesetiaan pada suatu teritorialitas tertentu. Menguatnya etnosentrisme membawa sejumlah akibat. Pertama, menarik garis pemisah atau menjauhkan diri atau bahkan keluar dari tatanan negara bangsa.Kedua,berusaha mendudukkan orang sesuku dalam pemerintahan (kekuasaan politik). Ini sering kita temui dalam berbagai jenjang pemerintahan, baik pusat maupun daerah –lingkaran pertama di sekitar pejabat adalah orang sedaerah.

Hal yang sama juga terjadi dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) dengan argumentasi memprioritaskan “putra daerah”padahal kriterianya tidak jelas. Juga tuntutan pemekaran wilayah atas dasar kesukuan dan agama. Menurut Benedict Anderson, hal itu terjadi karena nasionalisme yang berkembang pada bangsa-bangsa yang baru merdeka dari penjajahan lebih bersifat nasionalisme imajinatif. Nasionalisme tidak terbangun atas dasar kesamaan tujuan dan pilihan-pilihan rasional dan faktual.

Pada perkembangannya, setelah sekian lama hidup dalam kebersamaan imajiner tidak juga lepas dari “kolonialisme baru”, yakni kekuatan politik hegemonik dan sentralistik,lalu muncul imaji baru yang lebih menyempit (melokal) dengan etnisitas sebagai basisnya. Pada level inilah elemen-elemen nasionalisme seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial yang mestinya menjadi pengikat mulai pudar.

Proses pembentukan kesadaran identitas, solidaritas sosial, dan sentimen kebangsaan terganggu. Redistribusi yang diskriminatif dan ketidakadilan dalam bidang hukum,politik, ekonomi,religi,dan pendidikan juga menimbulkan sikap antipati terhadap kelompok yang sedang berkuasa yang dalam konteks Indonesia sering diidentifikasikan dengan kelompok suku tertentu. Bahkan, pada tingkat tertentu etnosentrisme ingin melepaskan diri dari suatu bangsa. Selain itu, pengelolaan kekayaan alam tanpa memperhatikan masyarakat lokal telah menimbulkan kecemburuan sosial yang akan terjelma dalam berbagai bentuk perlawanan.

Dalam konteks Indonesia, dengan tidak mengesampingkan faktor ketidakadilan, manajemen geopolitik, dan etnisitas, tampak kecenderungan mengidentifikasi gerakan dari etnik tertentu dengan agama tertentu. Di Aceh, misalnya, separatisme dikaitkan dengan penerapan syariah Islam,di Maluku (RMS) dan Papua (OPM) cenderung diidentikkan dengan agama Kristen, sebagaimana terlihat dalam kasus suaka politik 42 WNI asal Papua ke Australia yang mendapat dukungan dari gereja-gereja di Australia. Karena itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan agama turut mendorong ketegangan politik, bahkan dapat memicu separatisme.

Identifikasi etnik dengan agama tampak dari pola penyikapan terhadap suatu gerakan politik. Respons itu tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari kelompok agama tertentu yang merasa dirugikan. Konflik politik yang dipicu etnosentrisme umumnya berpangkal pada persoalan ketidakadilan, kesenjangan, dan perbedaan ideologi. Salah satu penyebabnya adalah mekanisme dampak saring (filtering effect), yaitu suatu dampak yang disebabkan program pembangunan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sesuai dengan program pembangunan, sementara mereka yang tidak masuk dalam standar tidak memperolehnya.

Sementara itu, segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuan sosial yang terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial dengan subkebudayaan yang berbeda dengan lainnya sangat mudah melahirkan konflik-konflik sosial. Dalam hal seperti ini, konflik politik biasanya terjadi dalam dua dimensi. Pertama, pada tingkatan ideologis, berupa konflik antara sistem nilai yang dianut oleh etnik pendukungnya serta menjadi ideologi dari kesatuan sosial. Kedua, pada tingkatan politis; konflik ini terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber ekonomi yang terbatas dalam masyarakat.

Dalam kondisi demikian, sadar atau tidak, setiap yang berselisih akan berusaha untuk meningkatkan dan mengabdikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam di antara sesama anggotanya,membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama, membentuk lembaga- lembaga untuk memperkuat identitas kultural, meningkatkan sentimen etnosentrisme, stereotipisme,keagamaan, dan usaha-usaha lain yang berbasis primordialisme. Banyak kalangan berpendapat bahwa integrasi nasional dan sosial adalah solusi atas etnosentrisme,dengan meredam konflik politik berbasis perbedaan etnik, agama, dan kedaerahan.

Namun, patut disadari bahwa integrasi adalah proses sosiologis dan antropologis yang tidak bisa dilakukan dan ditempuh dalam waktu yang singkat.Ia memerlukan proses pembudayaan dan konsensus sosial politik di antara suku bangsa (etnik) yang ada di dalam negara kesatuan Indonesia. Konsensus nasional mengenai bagaimana kehidupan bangsa Indonesia harus diwujudkan atau diselenggarakan, yang seyogianya dapat kita temukan dalam proses pertumbuhan Pancasila sebagai dasar falsafah atau ideologi negara.

Keindonesiaan yang multietnis, heterogen, dan majemuk harus terus dikuatkan eksistensinya melalui implementasi ideologi Pancasila, khususnya dalam bidang pengembangan kesejahteraan sosial dan peningkatan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan berpikir yang melahirkan intelektualitas, profesionalisme,dan sikap toleransi yang pada gilirannya akan melahirkan warga negara yang tidak saja memiliki kesetiaan lokal (budaya, suku, dll), tapi juga mempunyai rasa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.